Di balik kepungan high cost economy yang mencekik pedalaman Yahukimo, terselip sebuah anomali moneter yang unik sekaligus ironis. Di Ibu Kota Dekai, uang Rupiah pecahan kertas Rp1.000 dan Rp2.000 secara tidak tertulis dinyatakan “tidak berlaku” dalam transaksi sehari-hari.
Fakta mencengangkan ini kami temui langsung pada 14 Juni 2026. Usai menyantap seporsi nasi ayam goreng seharga Rp40.000 di sebuah warung makan di kota Dekai, kami menyodorkan lembaran uang pecahan seribu dan dua ribu rupiah senilai Rp10.000 untuk menggenapi pembayaran.
Seketika itu juga, sang pemilik warung menggelengkan kepala sembari menolak dengan spontan. “Maaf, kami di sini tidak menerima uang receh ribuan seperti ini. Kalau bisa uangnya jangan yang pecahan kecil. Kami tidak pakai uang seribu atau dua ribu di sini,” ujarnya lugas.
Akibat penolakan massal terhadap pecahan kecil ini, seluruh harga barang dan jasa di Dekai terpaksa diformat ke dalam nominal genap, minimal Rp5.000 hingga kelipatan Rp100.000. Dampak psikologis dan ekonominya sangat nyata: harga barang terdorong ke atas karena tidak ada ruang untuk kembalian pecahan kecil. Jika sebuah barang secara nilai riil harusnya berharga Rp12.000, di Dekai harganya otomatis digenapkan menjadi Rp15.000. Kondisi ini memperparah laju inflasi lokal secara tidak resmi.
Tak hanya hilangnya pecahan kecil, fenomena lain yang kasat mata di Dekai adalah buruknya kualitas fisik uang yang beredar. Lembaran uang Rp5.000 yang berputar dari tangan ke tangan di pasar tradisional tampak sangat lusuh, dekil, dan menipis. Jika menyimpannya di kantong saku tanpa berhati-hati, uang tersebut bisa robek seketika saat dikeluarkan.
Di sinilah letak urgensi yang mendesak dari peran Bank Indonesia melalui kebijakan penyediaan Uang Layak Edar (ULE). Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Yahukimo seharusnya menjadi prioritas utama operasi Kas Keliling atau Program “Berdaulat Rupiah” demi memastikan setiap jengkal tanah NKRI memegang Rupiah dengan kualitas yang layak dan dalam pecahan yang lengkap.
Mata rantai masalah ekonomi di pedalaman, mulai dari liarnya harga logistik akibat kendala geografis hingga rapuhnya perputaran uang fisik, menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal isu-isu ekonomi makro di Papua. Jurnalis tidak boleh sekadar menjadi pencatat peristiwa, tetapi juga pengurai benang kusut dalam sistem pembayaran, stabilitas keuangan, hingga pengendalian inflasi di daerah.
Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Capacity Building bertajuk “Teknik Peliputan dan Penulisan Jurnalisme Ekonomi yang Akurat, Menarik, dan Berdampak” pada 3-4 Juli 2026 lalu di Kabupaten Jayapura. Kegiatan yang digelar menyambut HUT Bank Indonesia ke-73 pada 1 Juli ini, menjadi bekal krusial bagi para kuli tinta ekonomi di bumi Cenderawasih.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, dalam sambutannya menekankan bahwa karakteristik geografis Papua yang ekstrem dan keunikan budayanya bukanlah hambatan mutlak, melainkan sebuah potensi ekonomi besar yang perlu dikelola dengan strategi moneter yang tepat.
Guna mempertajam pena para jurnalis, BI menghadirkan Direktur Kompas Institute, Andreas Maryoto. Di hadapan para wartawan, Maryoto mengingatkan kembali esensi penting dari pemahaman jurnalis terhadap fungsi utama Bank Sentral.
Melalui kolaborasi pemikiran antara Bank Indonesia dan tulisan jurnalisme ekonomi yang berbobot, informasi dari lapangan tidak lagi berhenti sebagai keluhan. Liputan investigatif mengenai jeritan masyarakat Dekai atas “harga langit” tiket darurat dan penolakan uang ribuan ini diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi lahirnya kebijakan publik yang strategis.
Sebab di ujung hari, menjaga stabilitas ekonomi di pedalaman Papua bukan sekadar tentang menghitung angka inflasi di atas meja kerja di Jakarta atau Jayapura, melainkan tentang memastikan keadilan ekonomi dan kedaulatan Rupiah benar-benar mendarat dengan utuh di tangan masyarakat Yahukimo. (Alfonsa Wayap)
