Deru mesin pesawat Trigana Air perlahan mereda saat roda-rodanya menyentuh landasan Bandar Udara Nop Goliat, Dekai, Kabupaten Yahukimo. Siang itu, 12 Juni 2026, udara berselimut terik menyambut kedatangan kami. Namun, kehangatan itu segera berganti dengan riak realitas ekonomi yang menghentak begitu kaki menginjakkan kaki di tanah berjuluk “Negeri 51 Distrik” ini.
Di luar pagar bandara, Rajus, seorang pemuda pengojek sibuk menawarkan jasanya. Untuk mengantar kami ke Penginapan Misi Katolik Santo Yosef yang jaraknya tak seberapa, Rajus mematok tarif Rp100.000. Jangan kaget. Di Dekai, angkutan umum adalah kemewahan yang absen. Ojek roda dua menjadi urat nadi utama mobilitas warga.
“Di sini tarif ojek ditentukan jarak dan harga bensin, Kak,” ujar Rajus sembari membenahi posisi motornya. “Sekarang harga satu liter bensin Rp25.000. Tapi kalau Sungai Lokpon surut, harganya bisa melompat sampai Rp100.000 per liter.”
Rajus mengenang pengalamannya mengantar penumpang ke Seradala, wilayah pendulangan emas sejauh 20 kilometer. Ongkosnya? Tepat satu juta rupiah. Angka yang fantastis untuk satu kali perjalanan roda dua. “Selain jauh, jalur ke sana rawan konflik. Kami bertaruh keselamatan untuk setiap liter bensin yang dibakar,” tambahnya pelan
Dua hari berselang, Sabtu 14 Juni 2026, rasa penasaran membawa kami bergerak lebih dalam. Dengan menyewa sebuah mobil seharga Rp500.000 untuk empat jam perjalanan, kami membelah jalanan selama satu jam menuju Pelabuhan Lokpon. Bersama Norbert sang pengemudi, kami menembus vegetasi Papua demi melihat hulu dari segala kepungan harga ini.
Di Lokpon, kami menemui Mus. Pria asal Flores ini sudah menetap lebih dari dua dekade di bantaran sungai, mengelola pangkalan minyak sekaligus penyewaan speedboat. Dari penjelasannya, terungkaplah bahwa Sungai Lokpon adalah “jantung” yang memompa pasokan barang ke Yahukimo dari wilayah pesisir seperti Asmat, Mappi, Merauke, hingga Timika.
“Sungai Lokpon ini penentu naik-turunnya harga di Yahukimo,” kata Mus sembari menunjuk riak air sungai. “Kalau air surut, kapal logistik dari Asmat atau Timika terhambat. Perjalanan yang biasa singkat bisa memakan waktu lebih dari seminggu. Akibatnya, harga satu drum bensin yang normalnya Rp4 juta bisa melonjak hingga Rp5 juta sampai Rp6 juta.”
Di pangkalannya sendiri, Mus menjual bensin seharga Rp15.000 per liter. Namun begitu minyak itu menempuh jalur darat menuju kota Dekai, harganya langsung bertransformasi mengikuti hukum pasar yang liar.
Tak hanya minyak, moda transportasi air di sini juga menuntut kocek tebal. Untuk menyewa speedboat membelah arus sungai yang deras menuju wilayah adat Suku Korowai dan Kombai, atau ke kampung perbatasan seperti Citakmitak, Mabul, dan Senggo, biayanya berkisar antara Rp65 juta hingga Rp80 juta untuk perjalanan pergi-pulang (PP).
Tingginya biaya logistik ini memicu efek domino yang memukul segala sektor, termasuk adat istiadat. Obet Hugi, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Yahukimo, membeberkan fakta mengejutkan mengenai harga wam (babi) yang didatangkan lewat jalur sungai.
“Satu ekor babi yang dibawa dengan kapal dari Asmat atau Timika harganya bisa mencapai Rp25 juta hingga Rp30 juta,” ungkap Obet.
Bagi masyarakat lokal, babi bukan sekadar komoditas ternak. “Wam adalah simbol budaya kami. Ketika ada kedukaan, pembayaran mas kawin, atau penyelesaian perang suku, wam harus ada. Jika stok di Dekai habis, mau tidak mau kami harus membelinya dari luar dengan harga setinggi itu,” tuturnya.
Kembali ke pusat kota Dekai, ketimpangan harga antar-kios terasa sangat mencolok. Berdasarkan catatan belanja kami, satu cup Pop Mie di Kios WD dijual seharga Rp15.000, sementara di Kios Tunas Jaya harganya naik menjadi Rp20.000. Untuk air mineral ukuran 1,5 liter, harganya bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp25.000.
Urusan isi perut pun sama. Seporsi menu babi (B2) rica-rica di satu warung dipatok Rp60.000, sedangkan di warung lain bisa menembus Rp80.000.
“Ya, mau bagaimana lagi, itulah kondisi yang harus kami jalani di sini,” ujar Ibu Guru Lidia dengan senyum pasrah usai mengikuti Misa Hari Minggu di Gereja Santo Yosef. Untuk menyiasati keadaan, Lidia memilih memangkas pengeluaran dengan tidak jajan di luar. “Makan dan masak sendiri di rumah jauh lebih hemat dan sehat.”
Di sisi lain, tingginya harga barang-barang toko berbanding terbalik dengan nasib hasil bumi mama-mama asli Papua di Pasar Pemukiman. Sayur-mayur dan umbi-umbian hasil keringat mereka seringkali dihargai murah, bahkan pasar kerap sepi pembeli. Denyut transaksi di pasar tradisional ini hanya akan terasa hidup saat hari gajian pegawai negeri atau ketika dana kampung cair.
Masyarakat Dekai, khususnya Suku Momuna sebagai pemilik hak ulayat, seolah telah berdamai dengan ritme alam. Bartol Kubu, seorang warga asli Dekai, menceritakan bagaimana kalender alam bekerja ketika Sungai Lokpon mulai surut.
“Biasanya pada bulan Juli hingga Agustus, musim kemarau tiba dan air sungai surut. Itu adalah musim teteruga (kura-kura) dan buaya bertelur,” kisah Bartol di rumahnya. “Masyarakat akan ramai-ramai turun ke sungai membawa panah dan parang, berburu rusa, babi hutan, buaya, dan mengambil telur teteruga untuk konsumsi keluarga, sementara kulit buayanya dijual.”
Kepala Distrik Dekai, Onius Tary, membenarkan bahwa wilayah Pelabuhan Lokpon merupakan wilayah adat Suku Momuna yang masuk dalam wilayah administrasinya. Ia menjelaskan betapa vitalnya jalur ini bagi keberlangsungan hidup 51 distrik dan 517 kampung di Yahukimo.
“Akses Sungai Lokpon adalah pintu masuk utama material bangunan hingga sembako. Untuk dataran Dekai ke arah selatan, semuanya bergantung pada jalur sungai ini. Sementara akses darat baru terbuka ke arah Seradala yang berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang,” pungkas Onius.
Menatap Dekai adalah menatap ketangguhan manusia Papua di tengah kepungan keterbatasan geografis. Di atas pasang surut air Sungai Lokpon, asa ekonomi ribuan warga digantungkan setiap harinya—menanti hari di mana konektivitas mampu meruntuhkan dinding “harga langit” di bumi Yahukimo. (Alfonsa Wayap)
