JAKARTA,FP.COM – Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Jumat (24/1). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berjalan selaras dengan regulasi nasional.
Pertemuan yang berlangsung hangat namun formal ini menjadi wadah bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk berkonsultasi langsung mengenai penguatan tata kelola kepegawaian, penegakan disiplin, hingga stabilitas birokrasi di tengah dinamika pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mathius Fakhiri menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah harga mati dalam membangun birokrasi yang sehat. Menurutnya, koordinasi dengan BKN Pusat sangat penting agar setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
“Sebagai Gubernur Papua, saya menegaskan komitmen untuk membangun pemerintahan yang tertib, profesional, dan berlandaskan aturan. Koordinasi dengan BKN ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ASN dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai regulasi,” ujar Gubernur Fakhiri.
Ia menambahkan bahwa stabilitas birokrasi di Papua hanya bisa tercapai jika sistem kepegawaian dikelola dengan transparan. “Kita ingin manajemen ASN yang profesional, adil, dan benar-benar berpihak pada pelayanan rakyat,” tegasnya.
Gubernur meyakini bahwa pemerintahan yang kuat selalu dimulai dari sumber daya manusia yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, sinergi dengan BKN diharapkan dapat mempercepat transformasi manajemen ASN di Papua, termasuk dalam hal sistem merit dan pembenahan administrasi kepegawaian.
“Saya percaya, pemerintahan yang kuat dimulai dari sistem kepegawaian yang bersih, tertib, dan berintegritas. Papua harus dikelola dengan disiplin, aturan, dan tanggung jawab. Dengan koordinasi yang solid bersama BKN, kita tunjukkan bahwa negara hadir melalui pemerintahan yang kuat untuk rakyat yang sejahtera,” tutupnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi reformasi birokrasi di Bumi Cenderawasih, di mana Pemerintah Provinsi Papua secara aktif menjemput bola ke tingkat pusat guna memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel di masa depan. (AiWr)
