JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi tinggi terhadap penetapan dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPR Papua tahun 2026. Dokumen yang bersumber dari hasil reses anggota legislatif tersebut dinilai sebagai instrumen krusial dalam memperkaya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, saat menerima dokumen Pokir dari pimpinan DPR Papua dalam Rapat Paripurna di Jayapura, Rabu (22/4/2026). Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, serta jajaran anggota dewan.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa Pokir merupakan rujukan otentik mengenai kebutuhan riil di tingkat akar rumput. Aspirasi yang telah dihimpun oleh para anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing akan disinkronkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada lembaga dewan. Pokir ini adalah masukan berharga bagi eksekutif untuk menyusun skala prioritas, terutama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 mendatang,” ujar Aryoko Rumaropen membacakan pidato tertulis Gubernur Matius D. Fakhiri.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk menyelaraskan poin-poin dalam Pokir dengan visi besar RPJMD 2025–2029. Fokus utama tetap pada penguatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta percepatan ekonomi inklusif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan bentuk transparansi tata kelola pemerintahan. Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengawal implementasi Pokir ini menjadi program kerja nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Menutup momentum paripurna yang bertepatan dengan suasana Hari Kartini, Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan Papua yang lebih maju dan berkeadilan. (*)
