JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah memperkuat benteng pertahanan digital masyarakat guna menangkal tren kejahatan siber yang kian beragam. Melalui program literasi digital yang inklusif, pemerintah berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap berbagai ancaman di ruang siber, mulai dari penipuan daring hingga penyebaran berita bohong atau hoaks.
Program edukasi ini dijalankan dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat kampung, lembaga keagamaan seperti gereja dan masjid, hingga institusi pendidikan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Materi utama yang ditekankan mencakup kewaspadaan terhadap peretasan akun, perlindungan data pribadi, serta cara mengidentifikasi informasi yang menyesatkan.
Kasie Hubungan Kerja Sama Media Kominfo Papua, Maria Magdalena, menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman mengenai keamanan digital sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi berkelanjutan menjadi prioritas utama untuk memastikan masyarakat Papua tidak menjadi korban di dunia maya.
Dalam menjalankan fungsinya, Kominfo Papua juga membangun sinergi lintas sektoral dengan menggandeng aparat penegak hukum dan lembaga teknis negara. Koordinasi intensif dilakukan bersama jajaran Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem deteksi dini sekaligus mendukung langkah penindakan hukum jika terjadi pelanggaran siber.
Selain edukasi, pemerintah juga tetap konsisten melakukan pengawasan terhadap konten digital dan verifikasi informasi guna menekan peredaran hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial. Kolaborasi erat antara pemerintah, institusi keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital di Bumi Cenderawasih yang aman, sehat, dan produktif. (*)
