JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua resmi memulai penanaman padi perdana di Muara Tami, Kota Jayapura, Kamis (19/2). Langkah ini menandai dimulainya realisasi program cetak sawah tahun 2025 sekaligus menjadi tonggak awal ambisi besar Papua untuk melepaskan diri dari ketergantungan pasokan beras luar daerah.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan (TPHP) Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, mengungkapkan bahwa Kota Jayapura menjadi salah satu dari empat lokasi prioritas cetak sawah dengan luasan 100 hektare. Namun, secara keseluruhan, Papua menargetkan perluasan hingga 30.000 hektare pada tahun ini.
“Penanaman perdana di Muara Tami membuktikan Kota Jayapura siap menjadi lumbung pangan andalan. Ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membawa Papua menuju swasembada, bahkan kedaulatan pangan,” ujar Lunanka
Terobosan menarik muncul dari konsep pengelolaan lahan yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua, Aser Rouw, memberikan apresiasi tinggi terhadap strategi ini. Menurutnya, jika kendali pekerjaan melalui BUMD berhasil, Papua berpotensi menjadi model percontohan nasional dalam kemandirian pertanian.
“Ini terobosan luar biasa. Jika Pemerintah Daerah mampu mengambil peran lebih besar dan sukses, kami akan dorong ini menjadi model nasional,” tegas Aser.
Kementerian Pertanian melalui BRMP pun menyatakan dukungan penuh terhadap usulan 30.000 hektare tersebut. Pihaknya akan segera melakukan verifikasi lahan serta Survei, Investigasi, dan Desain (SID) sebagai dasar perencanaan teknis.
Saat ini, kemampuan Papua dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri baru menyentuh angka 10%. Dengan realisasi 30.000 hektare, peta jalan pangan Papua diprediksi akan berubah drastis dari daerah defisit menjadi daerah surplus.
“Jika kita mampu menanam dua kali setahun, Papua bukan hanya mandiri, tapi surplus. Kelebihan produksinya dapat disalurkan ke wilayah lain,” tambah Aser.
Meski demikian, tantangan besar menanti pada ketersediaan alat berat. Untuk mengejar target dalam waktu enam bulan, dibutuhkan setidaknya 200 hingga 300 unit ekskavator. Aser menekankan bahwa perhitungan teknis harus matang mengingat program ini bersifat tahunan (year by year), bukan tahun jamak.
Gubernur Papua menyambut baik rencana besar ini dan menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk bekerja maksimal di lapangan agar mimpi besar kedaulatan pangan di Bumi Cenderawasih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (AiWr)
