JAYAPURA,FP.COM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Papua menegaskan pentingnya pembenahan kinerja aparatur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar tidak sekadar menjadi rutinitas administratif internal, melainkan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Papua, Josefientje B. Wandosa, mengungkapkan bahwa instansi yang dipimpinnya mengemban dua tanggung jawab besar yang sarat beban strategis. Disbudpar Papua tidak hanya dituntut sebagai perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga bertindak sebagai benteng utama dalam melindungi identitas budaya daerah.
“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dua urusan yang besar dan mengandung beban yang tinggi. OPD ini penghasil, harus menghasilkan PAD untuk daerah ini. Kedua, dinas ini bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi kebudayaan yang merupakan identitas Orang Asli Papua (OAP),” tegas Josefientje.
Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya arus migrasi, Disbudpar Papua memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta strategi kerja yang matang. Tanpa ketersediaan SDM yang handal dan target kinerja yang jelas, upaya perlindungan nilai-nilai kebudayaan maupun penguatan pariwisata daerah dipastikan tidak akan berjalan optimal.
“Kalau OPD ini tidak punya strategi dan tidak punya kesiapan terhadap SDM, dia tidak akan mampu melindungi dan melestarikan kebudayaan suku-suku yang ada di Papua. Dia juga tidak akan memiliki strategi percepatan untuk menjadikan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) SKP Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Jumat (6/11/2026), Kadisbudpar Papua mendorong seluruh aparatur di lingkungannya agar memahami kaitan langsung antara penyusunan SKP individu dengan dampak pelayanan di lapangan.
“Saya berharap dengan Bimtek SKP ini pegawai semakin sadar dampak ke depan untuk masyarakat maupun PAD. Semoga itu akan dikejar dan memberikan dampak bagi Orang Asli Papua, tapi juga kepada semua pihak yang terkait dalam percepatan ekonomi di Papua, sekaligus pelestarian nilai budaya di Papua,” pungkas Kadisbudpar Papua. (AiWr)
